VISIINDONESIA.com - Seleksi jabatan komisaris dan direksi di PT PIR dan PT SPR telah ditetapkan oleh Tim Pansel. Namun hasil tersebut menuai berbagai kritikan dari berbagai kalangan.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Syahril Abubakar melihat  proses pemilihan dua Komisaris Utama (BUMD) tersebut telah sesuai  dengan mekanisme.

Bahkan disampaikan Datuk Seri Syahril Abubakar, LAM Riau mendukung hasil pemilihan dua Komisaris Utama BUMD itu.
Dimana diketahui  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, H Jonli terpilih sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau,  dan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem sebagai Komut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Dari hasil seleksi itu juga, ditetapkan anggota Komisaris PT PIR Sahat Martin Philip, dan Direktur Utama PT PIR  Adel Gunawan. Kemudian sebagai Direktur PT PIR Syafrudin Atan. Sementara untuk Direksi PT SPR Fuadi Noor.

"Jika panitia sudah melaksanakan itu, jadi tidak masalah lagi, jabatan adalah menyangkut kemampuan personal," ujar Datuk Seri Syahril Abubakar, Rabu (27/1/21) di Pekanbaru.

Menurutnya,  pejabat-pejabat yang terpilih menjadi komisaris dan direksi di dua BUMD Riau itu,  merupakan asli putra daerah dari beragam puak dan etnis. Mereka memiliki kemampuan dan ahli  di bidangnya masing-masing.

Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau ini meminta agar masalah etnis atau puak jangan  diperdebatkan dalam pemilihan jabatan itu. Hal ini tegasnya, akan menimbulkan kesenjangan persatuan dan kesatuan antar etnis di bumi lancang kuning ini.

"Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak lagi membicarakan hal ini menjadi isu yang berbau etnis. Sehingga nanti persatuan dan kesatuan kita menjadi terganggu," tegas Datuk Seri Syahril Abubakar.

Pemangku adat ini meminta semua pihak, untuk bersinergi sama-sama mengawasi dan memantau para komisaris dan direksi yang terpilih tersebut saat mengemban amanah.

"Apabila di kemudian hari tidak ada menunjukkan peningkatan di dua BUMD itu, LAMR pihak pertama yang akan meminta mereka mengundurkan diri dari jabatan tersebut," ujar Datuk Seri Syahril Abubakar.
(Ferry Anthony).