Menagih Janji Negara Hukum: Mengapa Hukum Kita Masih Tumpul ke Atas?
- Visi Indonesia
- 21 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan hukum, bukan pada kehendak kekuasaan.
Namun, idealisme konstitusi tersebut kerap berbenturan dengan realitas di lapangan. Di tengah masyarakat, justru mengakar kuat sindiran bahwa hukum di Indonesia bersifat “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Ungkapan ini bukan sekadar keluhan tanpa dasar, melainkan cerminan kekecewaan publik atas ketimpangan rasa keadilan.
Wajah Hukum yang Diskriminatif
Istilah “tumpul ke atas, tajam ke bawah” menggambarkan praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran—sering kali karena desakan ekonomi—proses hukum dapat berjalan begitu cepat, tegas, dan tanpa kompromi hingga vonis dijatuhkan.
Pemandangan kontras terjadi saat pelanggaran dilakukan oleh oknum pejabat, pemilik modal, atau pihak yang memiliki relasi kuasa. Proses penyelidikan kerap terkesan lamban, berbelit-belit, bahkan tak jarang disertai perlakuan istimewa.
Konstitusi Menjamin Kesetaraan
Secara aturan, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan payung hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) telah dikunci rapat dalam konstitusi kita.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan ini diperkuat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Di mata konstitusi, tidak ada kasta sosial. Rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara memiliki kedudukan yang setara.
Krisis Kepercayaan Publik
Pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Ketika aturan diterapkan secara kaku kepada rakyat kecil, namun dicari celahnya untuk meringankan pihak berkuasa, hukum telah kehilangan ruh keadilannya.
Sejatinya, hukum hadir untuk melindungi hak warga negara sekaligus membatasi kesewenang-wenangan penguasa, bukan menjadi alat represi bagi masyarakat lemah.
Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, dampak paling berbahaya adalah runtuhnya kepercayaan publik (public trust). Padahal, tujuan utama bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menutup Celah Kesenjangan
Keberhasilan sebuah negara hukum tidak diukur dari banyaknya undang-undang yang dibuat, atau seberapa berat ancaman pidana di atas kertas. Tolok ukur sejatinya terletak pada integritas, keberanian moral, dan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum adalah tanggung jawab kolektif seluruh penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga advokat. Dengan begitu, keadilan tidak lagi sekadar menjadi janji normatif dalam pasal-pasal konstitusi, melainkan realitas yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Oleh: Lina
Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Related Posts
Paling Dicari
Menagih Janji Negara Hukum: Mengapa Hukum Kita Masih Tumpul ke Atas?
- 21 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
NEGARA, HUKUM, DAN KEKUASAAN: SIAPA YANG SEBENARNYA BERKUASA?
- 21 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Kontras dengan Visi Moral Sekolah, Dua Siswa SD di Pekanbaru Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Guru
- 17 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Tak Mau Lagi Sekolah akibat Trauma, Siswa SD di Pekanbaru Diduga Dianiaya Guru Olahraga dan Bahasa Indonesia
- 14 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Sekjen DPP PROJO: Mundur Adalah Hak Pribadi, Perjuangan PROJO Tidak Bergantung pada Satu Orang
- 12 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Rayakan HUT Dewa Tua Lang Kong, TITD Hong San Kiong Pekanbaru Gelar Baksos dan Panggung Hiburan
- 11 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Peringati HUT Dewa Tua Lang Kong, TITD Hong San Kiong Pekanbaru Gelar Sembahyang dan Bakti Sosial
- 10 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Sambut HUT Dewa Tua Lang Kong, TITD Hong San Kiong Gelar Bakti Sosial Pengobatan dan Pemeriksaan Mata Gratis
- 06 November 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
PROJO Pekanbaru Dukung Jokowi Jadi Ketum PSI, Relawan Siap Merapat dan Bidik Senayan 2029
- 24 October 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...
Projo Riau Dukung Kapolri Baru Berantas Narkoba, Minta Bandar Besar hingga Oknum Pelindung Ditindak Tegas
- 19 October 2026
VIsiindonesia. Com - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan h...













Comments (0)
There are no comments yet