Menagih Janji Negara Hukum: Mengapa Hukum Kita Masih Tumpul ke Atas?

Menagih Janji Negara Hukum: Mengapa Hukum Kita Masih Tumpul ke Atas?

VIsiindonesia. Com  - Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, hukum adalah panglima tertinggi. Seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada aturan hukum, bukan pada kehendak kekuasaan.

Namun, idealisme konstitusi tersebut kerap berbenturan dengan realitas di lapangan. Di tengah masyarakat, justru mengakar kuat sindiran bahwa hukum di Indonesia bersifat “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Ungkapan ini bukan sekadar keluhan tanpa dasar, melainkan cerminan kekecewaan publik atas ketimpangan rasa keadilan.

Wajah Hukum yang Diskriminatif

Istilah “tumpul ke atas, tajam ke bawah” menggambarkan praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran—sering kali karena desakan ekonomi—proses hukum dapat berjalan begitu cepat, tegas, dan tanpa kompromi hingga vonis dijatuhkan.

Pemandangan kontras terjadi saat pelanggaran dilakukan oleh oknum pejabat, pemilik modal, atau pihak yang memiliki relasi kuasa. Proses penyelidikan kerap terkesan lamban, berbelit-belit, bahkan tak jarang disertai perlakuan istimewa.

Konstitusi Menjamin Kesetaraan

Secara aturan, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan payung hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) telah dikunci rapat dalam konstitusi kita.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan ini diperkuat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di mata konstitusi, tidak ada kasta sosial. Rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara memiliki kedudukan yang setara.

Krisis Kepercayaan Publik

Pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Ketika aturan diterapkan secara kaku kepada rakyat kecil, namun dicari celahnya untuk meringankan pihak berkuasa, hukum telah kehilangan ruh keadilannya.

Sejatinya, hukum hadir untuk melindungi hak warga negara sekaligus membatasi kesewenang-wenangan penguasa, bukan menjadi alat represi bagi masyarakat lemah.

Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, dampak paling berbahaya adalah runtuhnya kepercayaan publik (public trust). Padahal, tujuan utama bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Menutup Celah Kesenjangan

Keberhasilan sebuah negara hukum tidak diukur dari banyaknya undang-undang yang dibuat, atau seberapa berat ancaman pidana di atas kertas. Tolok ukur sejatinya terletak pada integritas, keberanian moral, dan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum adalah tanggung jawab kolektif seluruh penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga advokat. Dengan begitu, keadilan tidak lagi sekadar menjadi janji normatif dalam pasal-pasal konstitusi, melainkan realitas yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

Oleh: Lina

Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

 

Comments (0)

There are no comments yet

Related Posts

Paling Dicari

Leave a Comment