VisiIndonesia.Com - JAKARTA – Ormas PROJO bergerak cepat merespons peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait ancaman fenomena El Nino Kuat 2026. PROJO meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret di sektor hulu pertanian guna mengantisipasi lonjakan harga pangan nasional, tanpa harus bergantung pada kebijakan impor.

Ketua Bidang Pertanian DPP PROJO, Sonny Silaban, menegaskan bahwa peringatan dari BMKG mengenai potensi kekeringan panjang dan penurunan produktivitas lahan harus disikapi sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan pangan dari level akar rumput, bukan menjadi alasan untuk membuka keran impor secara instan.

"Peringatan dini dari BMKG ini adalah wake-up call bagi kita semua. Solusi utama menghadapi El Nino bukan dengan membuka keran impor pangan besar-besaran, karena negara lain pun pasti akan mengamankan stok mereka sendiri. Kuncinya adalah swasembada lokal dan penguatan lumbung pangan di tingkat desa," ujar Sonny Silaban dalam keterangan resminya.

Sebagai bentuk langkah nyata, PROJO meminta Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera bersinergi. 

Fokus utamanya adalah memastikan infrastruktur air di desa-desa sentra pertanian siap menghadapi puncak kemarau.

Sonny menambahkan, hilirisasi anggaran seperti Dana Desa harus dioptimalkan untuk program-program taktis penanganan dampak El Nino, antara lain:

Distribusi bantuan pompa air yang merata dan tepat sasaran bagi kelompok tani.

Pembuatan sumur bor baru di wilayah-wilayah yang masuk zona merah kekeringan ekstrem.

"Para petani kita di daerah butuh kepastian pasokan air dan pupuk yang adaptif terhadap cuaca ekstrem ini. Jika hulu pertanian kita proteksi dengan baik dari risiko iklim, pasokan pangan nasional akan aman, dan kita bisa meredam lonjakan harga di pasar yang memberatkan rakyat kecil," pungkas Sonny.

Sebelumnya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani telah mengingatkan bahwa El Nino 2026 diprediksi akan menekan curah hujan secara drastis, terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra, dan Sulawesi.

Penurunan curah hujan yang signifikan ini berpotensi memicu kegagalan panen (puso) jika tidak diantisipasi sejak dini. BMKG mengimbau seluruh pemangku kebijakan untuk memasukkan komponen climate risk management (manajemen risiko iklim) dalam tata kelola pangan guna menghindari lonjakan inflasi daerah akibat meroketnya harga bahan pokok.

Dengan adanya permintaan kuat dari PROJO, diharapkan mitigasi di sektor pertanian dapat berjalan lebih agresif demi melindungi mata pencaharian petani sekaligus menjaga stabilitas isi dompet masyarakat sepanjang tahun 2026.