VISIINDONESIA.COM - JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan PROJO memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang kembali memperoleh penilaian tertinggi dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bidang Pertanian DPP Ormas PROJO Sonny Silaban, mewakili Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi, menyikapi hasil Government Performance Assessment IndexPolitica Indonesia yang dirilis pada September 2026.

Dalam penilaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh skor 91, mengungguli Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.

Sonny Silaban mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor paling strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.

“DPP PROJO mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Capaian ini menunjukkan bahwa kerja keras di sektor pertanian memberikan hasil yang terukur dan mendapatkan penilaian positif. Kami menyampaikan apresiasi ini mewakili Ketua Umum PROJO, Bapak Budi Arie Setiadi,” ujar Sonny.

Menurut Sonny, keberhasilan Kementerian Pertanian tidak boleh berhenti pada capaian angka, indeks maupun penghargaan. Kinerja pemerintah di sektor pertanian harus terus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

“Bagi PROJO, ukuran utama keberhasilan pembangunan pertanian adalah ketika petani semakin produktif, pendapatannya meningkat, mendapatkan kepastian harga, mudah memperoleh pupuk dan sarana produksi, serta memperoleh perlindungan dalam menjalankan usaha pertaniannya,” tegasnya.

Penilaian IndexPolitica Indonesia tersebut menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA.

Dengan metode tersebut, penilaian tidak hanya didasarkan pada popularitas seorang menteri, melainkan menggunakan indikator kinerja berdasarkan dokumen pemerintah, statistik sektoral, pelaksanaan program serta dampak kebijakan terhadap masyarakat dan perekonomian.

Sonny menilai pendekatan berbasis data penting untuk membangun budaya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

“Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja dan menghasilkan dampak nyata. Penilaian berbasis data seperti ini menjadi penting karena publik dapat melihat kinerja kementerian bukan hanya dari komunikasi publik, tetapi dari hasil kebijakan yang dilaksanakan,” katanya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap persoalan pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa, PROJO mendorong Kementerian Pertanian untuk terus memperkuat kebijakan yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan.

Menurut Sonny, transformasi pertanian Indonesia perlu diarahkan pada modernisasi alat dan mesin pertanian, digitalisasi, peningkatan kapasitas petani, regenerasi petani muda, penguatan kelompok tani dan koperasi, serta pembangunan industri hilir berbasis hasil pertanian.

PROJO juga menilai pentingnya memperkuat posisi petani dalam rantai pasok agar peningkatan produksi nasional berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Jangan sampai produksi meningkat tetapi petaninya tidak menikmati nilai tambah. Ke depan, pembangunan pertanian harus mampu memperkuat posisi tawar petani dari hulu sampai hilir,” ujar Sonny.

Sonny menegaskan bahwa PROJO mendukung kebijakan pemerintah yang diarahkan pada penguatan swasembada pangan sebagaimana menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kemandirian pangan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketahanan dan kedaulatan nasional.

“Negara yang kuat harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Karena itu, keberhasilan Kementerian Pertanian harus terus kita dorong agar Indonesia semakin mandiri dan tidak mudah terguncang oleh ketidakpastian pangan global,” ujarnya.

Sonny juga mengingatkan bahwa tantangan pertanian ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, keterbatasan sumber daya air, regenerasi petani, fluktuasi harga hingga kebutuhan penggunaan teknologi.

Karena itu, PROJO berharap Kementerian Pertanian terus melakukan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, perguruan tinggi, dunia usaha serta seluruh pemangku kepentingan.

“Prestasi harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras. Petani harus semakin kuat, pangan Indonesia harus semakin mandiri, dan pada akhirnya Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh terhadap kebutuhan pangannya sendiri,” tutup Sonny Silaban.

PROJO menegaskan akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi petani, memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Petani Tangguh, Pangan Mandiri, Indonesia Berdaulat.