VISIINDONESIA.COM - JAKARTA — PROJO meminta publik tidak menafsirkan setiap pergantian pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyingkirkan orang-orang yang pernah bekerja di bawah Presiden Joko Widodo. Menurut PROJO, ukuran yang lebih relevan adalah kebutuhan pemerintahan dan kinerja pejabat yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik mengatakan, organisasi yang dikenal sebagai pendukung Jokowi itu kini juga mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, PROJO tidak ingin terjebak dalam pembelahan politik berdasarkan kedekatan seorang pejabat dengan presiden terdahulu atau presiden saat ini.

“PROJO memang pendukung Pak Jokowi. Tetapi per hari ini kita juga sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Freddy dalam acara Liputan6 SCTV.

Freddy menegaskan, Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya, sementara Prabowo kini memegang mandat untuk menjalankan pemerintahan. Keputusan mempertahankan atau mengganti pejabat, menurut dia, berada di tangan Presiden.

“Pak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang Jokowi untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,” ujarnya.

Pandangan itu, kata Freddy, berlaku dua arah. Pejabat dari pemerintahan sebelumnya yang masih berkinerja baik dapat dipertahankan apabila dibutuhkan. Sebaliknya, pendukung Jokowi juga tidak perlu mempersoalkan pergantian pejabat jika Presiden menilai langkah tersebut diperlukan.

Freddy mencontohkan penunjukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia menilai penugasan itu menunjukkan bahwa pengalaman Listyo masih dipandang berguna bagi pemerintahan, terutama untuk membantu koordinasi program lintas lembaga.

Bagi PROJO, perdebatan mengenai asal kedekatan politik seorang pejabat seharusnya tidak mengaburkan pertanyaan yang lebih penting: apakah susunan pemerintahan mampu bekerja efektif dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.