VISIINDONESIA.COM - JAKARTA — Projo Sebagai Ormas pendukung pemerintah Prabowo-Gibran, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menertibkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membandel membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik petani di bawah harga acuan dinas perkebunan. 

Praktik manipulasi harga di tingkat hulu dinilai sengaja memanfaatkan posisi tawar petani swadaya yang lemah demi meraup keuntungan sepihak.

​Ketua Bidang Pertanian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO, Sonny Silaban, menegaskan bahwa pembiaran terhadap PKS nakal dapat merusak fondasi ekonomi kerakyatan dan program ketahanan pangan nasional.

​"Sesuai Arahan Ketua Umum Ormas Projo Bapak Budi Arie Setiadi, PROJO berdiri bersama Seluruh petani sawit untuk memastikan hak petani sawit mendapatkan harga TBS Sawit sesuai dengan Aturan Pemerintah. 

Langkah tegas Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Amran Sulaiman dan Wamen Sudaryono untuk memberikan sanksi berat kepada PKS yang main harga adalah langkah yang sangat tepat dan harus dikawal sampai tuntas," ujar Sonny Silaban saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

​Sonny menambahkan, struktur pasar sawit saat ini masih asimetris. PKS sering kali menggunakan alasan kualitas buah atau kapasitas tangki timbun yang penuh sebagai dalih untuk menekan harga beli di gerbang pabrik.

​"Petani sawit mandiri itu posisinya serba salah. Sawit adalah komoditas yang cepat rusak (perishable). Kalau tidak segera dijual dalam waktu 2x24 jam setelah panen, rendemennya turun dan membusuk. 

Celah kerentanan inilah yang dimanfaatkan oknum PKS untuk mematok harga murah secara sepihak.

Ini bukan sekadar pelanggaran bisnis, ini adalah penindasan ekonomi terhadap jutaan kepala keluarga pekebun," tegas Sonny.  

​Oleh karena itu, DPP PROJO meminta pemerintah daerah — baik Gubernur maupun Bupati — untuk tidak ragu menggunakan instrumen hukum yang ada guna mencabut izin usaha pabrik-pabrik yang terbukti melakukan kecurangan sistematis.

​Anomali Pasar: CPO Global Naik, Harga di Hulu Malah Dijatuhkan

​Langkah responsif dari pihak regulator dipicu oleh adanya anomali tajam dalam tata niaga kelapa sawit domestik. 

Kementerian Pertanian mencatat bahwa fluktuasi harga di tingkat hilir (CPO global) sebenarnya berada dalam tren positif, namun tidak tecermin pada kesejahteraan petani di hulu.

​Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengeluarkan ultimatum keras kepada ratusan korporasi kelapa sawit yang masih menahan hak normatif petani.  

​"Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya. Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal," tegas Mentan Amran dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

​Senada dengan Mentan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring intensif di lapangan, Kementan mendeteksi sedikitnya 139 PKS di berbagai wilayah Indonesia yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi harga beli di bawah ketetapan pemerintah daerah.  

​"Jika ada pelanggaran sesuai Permentan (Peraturan Menteri Pertanian), tentu ada sanksi administratif hingga pencabutan izin. Kementan juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan sawit yang berdampak pada penurunan harga di tingkat petani," kata Sudaryono memungkasi.